Outside

Kampusnya yang punya blog

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan yang diselenggarakan oleh STAN bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli-tenaga ahli di bidang keuangan negara dengan spesialisasi tertentu seperti Akuntansi, Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan/Penilai, Kebendaharaan Negara, Kepabeanan dan Cukai, dan Kepiutanglelangan. Oleh karena itu, para lulusan dibekali pengetahuan dan keterampilan serta keahlian profesional sesuai dengan spesialisasinya dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai dan mencetak kader-kader pengelola keuangan negara pada unit-unit di lingkungan Departemen Keuangan dan instansi pemerintah lainnya seperti  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 71/KMK.05/2008 tanggal 31 Maret 2008, STAN ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

Alamat Kampus
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan
Banten – Indonesia 15223
Telepon : (021) 7361654-58
Faksimili: (021) 7361653

STRUKTUR ORGANISASI
Direktur: Kusmanadji, Ak., M.B.A.
Kepala Sekretariat: Kuwat Slamet, S.E., M.Si., Ak.
Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan: Agus Sunarya Sulaeman, Ak., M.Si.
Kepala Subbagian Kepewaian dan Peralatan: Tri Wibowo, S.H., M.H.
Kepala Subbagian Perpustakaan: Drs. Subardjo, M.M.
Kepala Bidang Akademis Pendidikan Akuntan: Dra. Lies Sunarmintyastuti, M.M.
Kepala Subbidang Tatalaksana Pendidikan Akuntan: Sri Rahayu Tresnawati, S.S., M.S.E.
Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan Akuntan: Prayudi Nugroho, S.S.T., Ak., M.Si.
Kepala Bidang Akademis Pendidikan Ajun Akuntan: Fadlil Usman, Ak., M.Sc.
Kepala Subbidang Tatalaksana Pendidikan Ajun Akuntan: Nur Aisyah Kustiani, S.S.T., Ak., M.Si.
Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan Ajun Akuntan: Budi Setiawan, Ak., M.Si.
Kepala Bidang Akademis Pendidikan Pembantu Akuntan: Drs. Nuzirwan Rachman
Kepala Subbidang Tatalaksana Pendidikan Pembantu Akuntan: Ali Tafriji, S.S.T., Ak., M.Si.
Kepala Subbidang Pengembangan Pendidikan Pembantu Akuntan: Akhmad Priharjanto, S.E., M.Si.

Situs resmi STAN: http://www.stan.ac.id/



Instansi (BPPK)

Pada dasarnya yang menjadi inti rencana dan aktivitas BPPK adalah tentang pelayanan prima di bidang pendidikan dan pelatihan. Pelayanan prima telah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini. Pelayanan prima (excellent service) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan masyarakat melebihi standar layanan publik/pelanggan. Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

 

Pelayanan prima yang harus diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) adalah jenis pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM dengan prinsip yang mencakup:

1. Fokus pada unit pengguna;
2. Perbaikan yang bersinambung;
3. Pengakuan masalah secara terbuka;
4. Pembentukan tim kerja;
5. Pengelolaan kegiatan secara lintas profesi;
6. Komunikasi yang harmonis;
7. Disiplin pribadi;
8. Reformasi terhadap sikap pegawai;
9. Pengembangan pegawai.

BPPK berkewajiban memberikan layanan sebaik-baiknya di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada pegawai di lingkungan Departemen Keuangan untuk memperlancar pencapaian visi dan misi Departemen Keuangan. Visi Departemen Keuangan adalah "Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi".Untuk itulah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BPPK merupakan kunci penting bagi pemenuhan tingkat kepuasan atas layanan yang disajikan kepada unit-unitdi lingkungan Departemen Keuangan.

Sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi danmisi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima oleh BPPK. Semangat kompetisi, wirausaha, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan oleh seluruh jajaran di BPPK perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (learning organization).

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik BPPK merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi BPPK.

BPPK mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretaris Badan;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Anggaran dan Perbendaharaan;
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai;
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Keuangan Umum.

Di samping unit-unit tersebut di atas, BPPK juga mempunyai 11 (sebelas) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK dan secara administratif dibina oleh Sekretaris BPPK. Kesebelas balai tersebut adalah :

1. Balai Diklat Keuangan Medan;
2. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru;
3. Balai Diklat Keuangan Palembang;
4. Balai Diklat Keuangan Cimahi;
5. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta;
6. Balai Diklat Keuangan Malang;
7. Balai Diklat Keuangan Denpasar;
8. Balai Diklat Keuangan Balikpapan;
9. Balai Diklat Keuangan Pontianak;
10. Balai Diklat Keuangan Makassar;
11. Balai Diklat Keuangan Manado. 

Situs resmi BPPK: http://www.bppk.depkeu.go.id/


Kementerian Keuangan

 

Kementerian Keuangan, disingkat Kemenkeu, (dahulu Departemen Keuangan, disingkat Depkeu) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 20 Mei 2010 dijabat oleh Agus Martowardojo, dan dibantu Anny Ratnawati selaku Wakil Menteri Keuangan.

Kementerian Keuangan mempunyai motto Nagara Dana Rakça.

Kantor pusat Kementerian Keuangan terletak di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 dan Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan kompleks yang terdiri dari beberapa gedung yang letaknya saling berseberangan. Kebanyakan instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan bertempat di lokasi ini. Instansi eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang tidak berkantor pusat di dalam komplek tersebut antara lain Direktorat Jenderal Pajak (Jl. Gatot Subroto No. 40-42), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Jl. Jenderal Ahmad Yani, Rawamangun), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Jl. Purnawarman No.99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan).

Tugas dan Fungsi

Tugas		Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
Fungsi	•	Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara;
	•	Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
	•	Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
	•	Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara;
	•	Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden.

Struktur Organisasi

  Kementerian Keuangan terdiri dari:

• Sekretariat Jenderal
• Inspektorat Jenderal
• Direktorat Jenderal Anggaran
• Direktorat Jenderal Pajak
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
• Direktorat Jenderal Perbendaharaan
• Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
• Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
• Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
• Badan Kebijakan Fiskal
• Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
• Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
• Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
• Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan
• Pusat Investasi Pemerintah
• Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik
• Kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan

Situs resmi Kemenkeu : http://www.depkeu.go.id/

salam clicker...

By: Galih T.Y.

Share on Google Plus

About pustakaclicker

Pustakaclicker adalah web berbagi ilmu terutama perpajakan serta segala macam tutorial. Semua yang saya tulis adalah pendapat pribadi saya jika tidak disertai sumber dan tidak ada hubungannya dengan institusi.